 |
| Audiensi Pembina Samsat Nasional dengan Gubernur DKI Jakarta Bahas Kebijakan Pajak Kendaraan |
Insentif bagi Warga Taat Pajak dan Penghapusan Pajak Progresif
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memberikan insentif bagi wajib pajak yang disiplin. “Prinsip keadilan menjadi dasar kebijakan ini. Warga yang taat akan mendapat manfaat, sementara pelanggar akan dikenakan sanksi tegas,” tegas Agus Fatoni. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus mendorong transparansi data kepemilikan kendaraan.Selain itu, pemerintah sedang mengkaji penghapusan pajak progresif untuk kendaraan bermotor. Langkah ini bertujuan menyederhanakan administrasi dan meminimalisasi praktik pengalihan kepemilikan kendaraan tanpa proses balik nama. “Dengan data yang akurat, kami bisa memastikan setiap kendaraan tercatat sesuai pemilik sah,” tambah Agus Fatoni. Ia juga mengimbau masyarakat segera melakukan balik nama kendaraan, mengingat Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke-2 (BBN2) telah dihapus di beberapa daerah.
Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., menegaskan dukungan penuh institusinya dalam mengoptimalkan fungsi Samsat. Menurutnya, data kendaraan yang terintegrasi tidak hanya mendukung pendapatan daerah, tetapi juga memperkuat forensik kepolisian. “Data akurat sangat vital untuk investigasi kecelakaan maupun penindakan pelanggaran hukum,” ujarnya.
Agus Suryonugroho juga menyoroti rencana peningkatan penegakan hukum melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), penertiban kendaraan mewah, dan pengelolaan parkir. “Ini bagian dari upaya mewujudkan Kamseltibcarlantas (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas),” jelasnya. Implementasi teknologi ETLE diharapkan mengurangi pelanggaran dan meningkatkan kedisiplinan pengendara.
Peran Vital Data Akurat bagi PT Jasa Raharja
Direktur Utama PT Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, menekankan pentingnya data kepemilikan kendaraan dalam proses penanganan korban kecelakaan. “Data ini menjadi dasar penyaluran santunan bagi korban. Ketepatan informasi mempercepat proses klaim dan memastikan hak masyarakat terpenuhi,” papar Rivan.
PT Jasa Raharja, sebagai BUMN penyelenggara asuransi sosial, berkomitmen memperkuat sinergi dengan Pemprov DKI Jakarta dan Pembina Samsat Nasional. Rencana pembentukan tim kerja lintas sektor akan menjadi wadah merancang program kolaboratif. “Tim ini akan merumuskan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung visi pemerintah,” tambah Rivan.
Audiensi ini menjadi tonggak penting dalam merevitalisasi sistem Samsat di Jakarta. Upaya harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat penegak hukum diharapkan menghasilkan tata kelola kendaraan yang transparan dan responsif. Langkah penghapusan pajak progresif, pemberian insentif, serta integrasi data kepolisian dan Samsat diprediksi mampu meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi praktik administrasi ilegal.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyambut positif sinergi ini. “Kolaborasi multisektor adalah kunci mewujudkan Jakarta sebagai kota cerdas dan berkeadilan. Kebijakan ini akan kami sosialisasikan secara masif agar masyarakat merasakan manfaatnya,” ucapnya.
Dengan komitmen seluruh pihak, transformasi sistem Samsat di Jakarta diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan pajak, tetapi juga menjadi fondasi menciptakan ekosistem transportasi yang aman, tertib, dan mengutamakan kepentingan publik.