- Nasib tiap-tiap daerah 5 tahun ke depan bakal ditentukan sebentar lagi lewat Pilkada 2024. Pastikan hak suara tidak jatuh ke pihak yang tak bertanggung jawab.
Suarajatim.com - Tak lama lagi, rakyat Indonesia akan memilih kepala daerah pada Pilkada 2024. Masih ada waktu untuk mempelajari rekam jejak para kandidat agar tak salah coblos.
Pastikan calon kepala daerah punya rekam jejak bersih sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak mengkhianati amanah rakyat.
Rekam jejak korupsi jadi salah satu pengkhianatan yang tak bisa ditolerir. Selain itu, calon yang memiliki afiliasi dengan bisnis energi kotor juga harus dicermati.
Pasalnya, kepala daerah yang punya kepentingan bisnis berpotensi besar merugikan rakyat. Kasus Korupsi Rita Widyasari contohnya.
Rita Widyasari adalah Bupati Kutai Kartanegara yang kena kasus gratifikasi dan suap izin perkebunan kelapa sawit. Aset-aset fantastisnya yang disita KPK menjadi sorotan.
Diketahui, Rita juga merupakan pemilik tambang batu bara. Ia mengaku semua kekayaannya merupakan warisan dari sang ayah.
Mengenaskan, karena sang ayah adalah Bupati pertama Kutai Kartanegara, Syaukani, yang juga terjerat kasus korupsi pada 2006 silam.
Dari sederet kasus tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan Rita, kasus suap Rp6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun alias Abun, pada 2018 silam, patut disoroti. Suap itu dilakukan untuk pemberian izin lokasi perkebunan sawit seluas 16 ribu hektare guna keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Kutai Kartanegara.
Padahal, menurut Pasal 5 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 32 Tahun 2000, maksimal lahan perkebunan untuk satu perusahaan adalah 15 ribu hektare.
Kisah kasus korupsi Rita Widyasari menjadi bukti runyamnya jika kepala daerah "lebih passion" di bisnis energi ketimbang mikirin rakyat. Sangat sulit untuk tidak menaruh curiga Bupati ini tidak ada kaitannya dengan dugaan kasus lainnya termasuk izin tambang.
Padahal, kita sedang bertarung melawan krisis iklim dengan melakukan transisi energi. Kalau kebijakannya justru berpihak pada energi kotor, berarti akan berseberangan dengan upaya tersebut. Kalau begini terus, siap-siap kita menghadapi dampak terburuk yang ditimbulkan.
Kerusakan yang disebabkan oleh industri energi kotor memang tidak bakal ditanggung oleh kepala daerah apalagi pengusaha. Tapi dampaknya tak akan bisa ditahan oleh rakyat. Penyakit pernapasan dan hilangnya sumber air bersih bakal makin marak terjadi. Emangnya sudah siap?
Jadi stop lah berpikir apatis dan menganggap siapapun pemimpinnya, ujung-ujungnya kita cari makan sendiri. Karena kalau kebijakan yang dibuat pemerintah amburadul, jangankan cari makan, cari oksigen saja sulit.