Selasa, 15 Oktober 2024
SUARAJATIM - Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan, dengan pertumbuhan rata-rata 4 persen per tahun. Sementara itu, panjang jalan tol dan jalan pendukung lainnya tumbuh sebesar 6 persen, dan jumlah penduduk meningkat sekitar 1,1 persen setiap tahun. Kondisi ini memicu peningkatan potensi kecelakaan lalu lintas yang menjadi perhatian serius.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, dalam Seminar Nasional bertajuk "Arah Kebijakan Transportasi Nasional dan Penguatan Angkutan Umum Perkotaan di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat, pada Senin (14/10/2024). Dalam acara ini, para pemangku kepentingan transportasi membahas berbagai solusi untuk menghadapi tantangan lalu lintas dan transportasi perkotaan.
Rivan menyoroti data kendaraan bermotor di Indonesia yang belum sepenuhnya tercatat dengan baik beberapa tahun lalu. "Pada periode 2016-2021, dari total 103 juta kendaraan, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak hanya mencapai 39 persen," jelasnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, Jasa Raharja bersama Kementerian Dalam Negeri dan Korlantas Polri melakukan sinkronisasi data kendaraan bermotor dan edukasi publik. Hasilnya, tingkat kepatuhan masyarakat meningkat menjadi 51 persen.
Salah satu tantangan terbesar, menurut Rivan, adalah kecenderungan masyarakat hanya membayar pajak di tahun pertama kepemilikan kendaraan, terutama karena banyak kendaraan yang tidak tercatat atas nama pemilik sebenarnya. Oleh karena itu, Jasa Raharja mengusulkan penghapusan biaya balik nama (BBN) dan pajak progresif guna meningkatkan kepatuhan.
Terkait risiko kecelakaan, Rivan menyampaikan bahwa berdasarkan data Jasa Raharja, terdapat sekitar 152 ribu kecelakaan lalu lintas per tahun dengan korban meninggal mencapai 27 ribu orang. "Angka ini menjadi perhatian serius bagi semua pihak, dan Jasa Raharja bersama mitra kerja terkait terus berinovasi dalam layanan untuk menekan angka kecelakaan," tambahnya.
Seminar ini juga dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, yang menyoroti pentingnya penguatan transportasi umum di wilayah metropolitan Bandung Raya. "Pergerakan orang di Bandung Raya mencapai 16,7 juta perjalanan per hari dengan peningkatan volume lalu lintas sekitar 10-15 persen setiap tahun," ungkap Bey. Ia menekankan perlunya layanan transportasi umum yang terintegrasi, seperti Bus Rapid Transit (BRT), Light Rail Transit (LRT), dan cable car untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan mobilitas masyarakat.
Selain itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menyambut baik diskusi ini, yang sejalan dengan agenda pemerintah untuk mewujudkan konektivitas di seluruh Indonesia, khususnya dalam pengembangan angkutan massal perkotaan. "Saya bangga dengan kolaborasi antara MTI, institusi pendidikan seperti ITB, dan pemerintah daerah dalam mencari solusi untuk transportasi yang lebih baik," ujar Budi Karya.
Seminar ini dihadiri oleh berbagai pakar transportasi, termasuk Ketua Umum MTI Tory Damantoro, Sekjen MTI Haris Muhammadun, serta Guru Besar ITB Prof. Ir. Harun Al-Rasyid Lubis, yang bertindak sebagai moderator. Dewan Pakar Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Laode Kamaludin, serta pakar transportasi dari Universitas Gadjah Mada, juga memberikan pandangan terkait pentingnya inovasi transportasi untuk masa depan Indonesia.
Melalui seminar ini, diharapkan berbagai usulan dan inovasi dapat diterapkan guna membangun sistem transportasi yang lebih aman, terintegrasi, dan berkelanjutan, seiring dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang terus meningkat.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, dalam Seminar Nasional bertajuk "Arah Kebijakan Transportasi Nasional dan Penguatan Angkutan Umum Perkotaan di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat, pada Senin (14/10/2024). Dalam acara ini, para pemangku kepentingan transportasi membahas berbagai solusi untuk menghadapi tantangan lalu lintas dan transportasi perkotaan.
Rivan menyoroti data kendaraan bermotor di Indonesia yang belum sepenuhnya tercatat dengan baik beberapa tahun lalu. "Pada periode 2016-2021, dari total 103 juta kendaraan, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak hanya mencapai 39 persen," jelasnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, Jasa Raharja bersama Kementerian Dalam Negeri dan Korlantas Polri melakukan sinkronisasi data kendaraan bermotor dan edukasi publik. Hasilnya, tingkat kepatuhan masyarakat meningkat menjadi 51 persen.
Salah satu tantangan terbesar, menurut Rivan, adalah kecenderungan masyarakat hanya membayar pajak di tahun pertama kepemilikan kendaraan, terutama karena banyak kendaraan yang tidak tercatat atas nama pemilik sebenarnya. Oleh karena itu, Jasa Raharja mengusulkan penghapusan biaya balik nama (BBN) dan pajak progresif guna meningkatkan kepatuhan.
Terkait risiko kecelakaan, Rivan menyampaikan bahwa berdasarkan data Jasa Raharja, terdapat sekitar 152 ribu kecelakaan lalu lintas per tahun dengan korban meninggal mencapai 27 ribu orang. "Angka ini menjadi perhatian serius bagi semua pihak, dan Jasa Raharja bersama mitra kerja terkait terus berinovasi dalam layanan untuk menekan angka kecelakaan," tambahnya.
Seminar ini juga dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, yang menyoroti pentingnya penguatan transportasi umum di wilayah metropolitan Bandung Raya. "Pergerakan orang di Bandung Raya mencapai 16,7 juta perjalanan per hari dengan peningkatan volume lalu lintas sekitar 10-15 persen setiap tahun," ungkap Bey. Ia menekankan perlunya layanan transportasi umum yang terintegrasi, seperti Bus Rapid Transit (BRT), Light Rail Transit (LRT), dan cable car untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan mobilitas masyarakat.
Selain itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menyambut baik diskusi ini, yang sejalan dengan agenda pemerintah untuk mewujudkan konektivitas di seluruh Indonesia, khususnya dalam pengembangan angkutan massal perkotaan. "Saya bangga dengan kolaborasi antara MTI, institusi pendidikan seperti ITB, dan pemerintah daerah dalam mencari solusi untuk transportasi yang lebih baik," ujar Budi Karya.
Seminar ini dihadiri oleh berbagai pakar transportasi, termasuk Ketua Umum MTI Tory Damantoro, Sekjen MTI Haris Muhammadun, serta Guru Besar ITB Prof. Ir. Harun Al-Rasyid Lubis, yang bertindak sebagai moderator. Dewan Pakar Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Laode Kamaludin, serta pakar transportasi dari Universitas Gadjah Mada, juga memberikan pandangan terkait pentingnya inovasi transportasi untuk masa depan Indonesia.
Melalui seminar ini, diharapkan berbagai usulan dan inovasi dapat diterapkan guna membangun sistem transportasi yang lebih aman, terintegrasi, dan berkelanjutan, seiring dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang terus meningkat.