PLN Hijaukan Lahan Kritis dan Tingkatkan Produktivitas Melalui Ekosistem Biomassa

SUARAJATIM - PT PLN (Persero) melalui anak usahanya, PT PLN Energi Primer Indonesia, tengah mengembangkan ekosistem biomassa berbasis pertanian terpadu yang diharapkan mampu mengubah lahan kritis menjadi lebih hijau dan produktif. Program ini akan memanfaatkan sekitar 1,7 juta hektare dari total 14 juta hektare lahan kritis yang tersebar di Indonesia.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono (kedua dari kanan), Direktur Manajemen Pembangkitan PLN, Adi Lumakso (kiri), Direktur Utama PLN EPI, Iwan Agung Firstantara (kanan), dan Penjabat Sementara Bupati Tasikmalaya, Yedi Rahmat (kedua dari kiri).

Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, mengapresiasi upaya PLN dalam pengembangan biomassa ini yang melibatkan kerja sama dengan Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. “Kami sangat mendukung langkah PLN ini, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Program ini memanfaatkan lahan marjinal yang selama ini kurang produktif,” ungkap Sudaryono dalam acara peresmian ekosistem biomassa di Tasikmalaya, Kamis (26/9).

Sudaryono juga menjelaskan bahwa tanah marjinal biasanya sulit ditanami dan terletak di daerah terpencil. Program ini menunjukkan komitmen PLN dan pemerintah untuk memperbaiki kondisi lahan tersebut sekaligus mendukung masyarakat di pelosok negeri. “Jika model ini berhasil, kita bisa replikasi di tempat lain,” tambahnya.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa program ini merupakan hasil kolaborasi antara PLN, Kementerian Pertanian, dan masyarakat lokal. “Melalui kerjasama ini, kami berusaha mengubah lahan yang kering dan kurang produktif menjadi lebih hijau dan bernilai ekonomi,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 14 juta hektare lahan kritis di Indonesia. Program ini ditargetkan bisa berkontribusi dalam pemanfaatan lahan tersebut dengan menurunkan emisi hingga 11 juta ton CO2e melalui co-firing biomassa.

Selain dampak positif terhadap lingkungan, program ini juga diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan daerah, serta mendukung ekonomi kerakyatan. “Kami menargetkan program ini dapat melibatkan 1,25 juta masyarakat dengan potensi nilai ekonomi mencapai Rp9,5 triliun per tahun,” tutup Darmawan.