Suarajatim.com - PT PLN (Persero) telah menjalin kerja sama global dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk mempercepat transisi energi melalui peningkatan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Upaya ini terhighlight pada acara Green Energy Buyers Dialogue yang diadakan di Jakarta pada Jumat (12/07).
Green Energy Buyers Dialogue merupakan forum diskusi antara berbagai pemangku kepentingan dalam Just Energy Transition Partnership (JETP), termasuk perwakilan pemerintah Indonesia, International Partners Group (IPG), Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), lembaga keuangan internasional dan domestik, serta pelaku bisnis.
Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menyatakan bahwa transisi energi diperlukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim global yang mengancam 280 juta penduduk Indonesia. "Krisis iklim membutuhkan perubahan paradigma menuju sumber energi nol karbon untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Alexia Latortue, Assistant Secretary of the Treasury for International Markets dari U.S. Department of the Treasury dan perwakilan IPG, menekankan bahwa transisi energi dapat menarik investasi baru dan menciptakan lapangan kerja. "Perusahaan-perusahaan global semakin tertarik pada sumber energi ramah lingkungan, memberikan keunggulan kompetitif bagi negara-negara yang siap menawarkannya," tambahnya.
PLN sebagai perwakilan pemerintah Indonesia mempresentasikan rencana pengembangan energi hijau untuk mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung transisi energi nasional.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan komitmen PLN dalam memimpin transisi energi di Indonesia dengan pengembangan pembangkit EBT. Hingga 2023, PLN telah mengembangkan pembangkit sebesar 8.786 megawatt, terdiri dari PLTA/PLTMH (5.777 MW), PLTP (2.519 MW), serta pembangkit surya, angin, dan biomassa.
PLN berencana meningkatkan bauran energi bersih melalui Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUKN) dengan target mencapai 75% dari EBT dan 25% dari gas pada tahun 2040. Darmawan menambahkan bahwa PLN telah meluncurkan skenario Accelerated Renewable Energy Development (ARED) untuk membangun infrastruktur transmisi yang mendukung distribusi EBT di seluruh Indonesia.
"Dalam menghadapi tantangan transisi energi, kerjasama global adalah kunci karena ini bukanlah masalah yang dapat diselesaikan secara individu," pungkas Darmawan.(*)
![]() |
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo (kanan) menegaskan, PLN sebagai perusahaan yang memegang leadership transisi energi di Indonesia mendukung penuh langkah Pemerintah untuk mengakselerasi transisi energi, upaya ini dapat dicapai melalui kolaborasi antar komunitas global. |
Green Energy Buyers Dialogue merupakan forum diskusi antara berbagai pemangku kepentingan dalam Just Energy Transition Partnership (JETP), termasuk perwakilan pemerintah Indonesia, International Partners Group (IPG), Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), lembaga keuangan internasional dan domestik, serta pelaku bisnis.
Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menyatakan bahwa transisi energi diperlukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim global yang mengancam 280 juta penduduk Indonesia. "Krisis iklim membutuhkan perubahan paradigma menuju sumber energi nol karbon untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
![]() |
Assistant Secretary of the Treasury for International Markets, U.S. Department of the Treasury, Alexia Latortue selaku perwakilan IPG menyampaikan transisi energi tidak hanya mampu memberikan dampak positif untuk lingkungan, tetapi juga bagi perekonomian masyarakat melalui masuknya investasi. |
Alexia Latortue, Assistant Secretary of the Treasury for International Markets dari U.S. Department of the Treasury dan perwakilan IPG, menekankan bahwa transisi energi dapat menarik investasi baru dan menciptakan lapangan kerja. "Perusahaan-perusahaan global semakin tertarik pada sumber energi ramah lingkungan, memberikan keunggulan kompetitif bagi negara-negara yang siap menawarkannya," tambahnya.
PLN sebagai perwakilan pemerintah Indonesia mempresentasikan rencana pengembangan energi hijau untuk mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung transisi energi nasional.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan komitmen PLN dalam memimpin transisi energi di Indonesia dengan pengembangan pembangkit EBT. Hingga 2023, PLN telah mengembangkan pembangkit sebesar 8.786 megawatt, terdiri dari PLTA/PLTMH (5.777 MW), PLTP (2.519 MW), serta pembangkit surya, angin, dan biomassa.
PLN berencana meningkatkan bauran energi bersih melalui Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUKN) dengan target mencapai 75% dari EBT dan 25% dari gas pada tahun 2040. Darmawan menambahkan bahwa PLN telah meluncurkan skenario Accelerated Renewable Energy Development (ARED) untuk membangun infrastruktur transmisi yang mendukung distribusi EBT di seluruh Indonesia.
"Dalam menghadapi tantangan transisi energi, kerjasama global adalah kunci karena ini bukanlah masalah yang dapat diselesaikan secara individu," pungkas Darmawan.(*)