Kamis, 11 Juli 2024
Suarajatim.com - Komisi VI DPR RI telah menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar 3 triliun rupiah untuk PT PLN (Persero) dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN pada Rabu (10/7). Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung program PLN dalam mencapai target Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik (RDB) 100%, sejalan dengan upaya mencapai keadilan energi di wilayah-wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Ketua Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Muhammad Sarmuji, menyatakan dukungan penuh terhadap alokasi PMN ini untuk memperluas akses listrik di daerah-daerah terpencil. "Komisi VI DPR RI mendukung sepenuhnya penguatan listrik desa dan pemasangan jaringan listrik hingga ke pelosok," kata Sarmuji.
Menteri BUMN Erick Thohir berharap PMN dapat memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. "Kami harap PMN ini dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kebijakan yang menjaga perkembangan secara menyeluruh," ujar Erick Thohir di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/07/2024).
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan komitmen PLN bersama Pemerintah untuk menyediakan listrik hingga ke seluruh pelosok Indonesia, termasuk wilayah 3T. "Listrik merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Bersama Pemerintah, kami akan terus mempercepat pemerataan listrik hingga wilayah 3T, sesuai dengan sila ke-5 Pancasila, guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia," jelas Darmawan.
Darmawan juga mengungkapkan bahwa PLN bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyusun roadmap program Listrik Desa (Lisdes) untuk mencapai Rasio Desa Berlistrik 100%. Untuk mendukung target ini, PLN mengajukan alokasi PMN 2025 guna melistriki 85 ribu pelanggan di 1.092 desa.
PLN menghadapi berbagai tantangan dalam menghadirkan listrik ke semua pelosok, seperti aksesibilitas, kondisi geografis yang sulit, dan keamanan. "Program Lisdes yang tersisa mencakup daerah-daerah yang sangat sulit dijangkau, berisiko tinggi, dan berada di wilayah 3T," tambah Darmawan.
Melalui transformasi digital, roadmap Lisdes kini terintegrasi dengan peta geospasial, membuat perencanaan dan eksekusi program lebih terukur dan tepat sasaran. "Kami juga berkomunikasi dengan Forkopimda di setiap daerah untuk mendapatkan dukungan, karena program listrik desa ini bukan hanya program PLN, tapi program negara," terang Darmawan.
Dalam periode 2015-2022, PLN telah menggunakan dana PMN sebesar 49,81 triliun rupiah untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan, melistriki 7.980 desa yang dinikmati oleh 1,37 juta orang di seluruh Indonesia. Hingga Mei 2024, Rasio Desa Berlistrik Nasional mencapai 99,87%. PLN terus berupaya menggunakan dana PMN secara optimal untuk mencapai target RDB 100%.
“PMN digunakan untuk pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di seluruh Nusantara, menuju keadilan sosial dan kemandirian energi. Hadirnya listrik di daerah akan menciptakan efek ganda melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja dan ekonomi sektor riil, sehingga mendorong pertumbuhan perekonomian daerah,” tutup Darmawan.(*)
 |
| Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo (kanan) menyampaikan, PLN bersama dengan Pemerintah berkomitmen penuh untuk mewujudkan pemerataan listrik hingga ke seluruh pelosok tanah airsesuai dengan pengejawantahan sila ke-5 Pancasila. |
Ketua Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Muhammad Sarmuji, menyatakan dukungan penuh terhadap alokasi PMN ini untuk memperluas akses listrik di daerah-daerah terpencil. "Komisi VI DPR RI mendukung sepenuhnya penguatan listrik desa dan pemasangan jaringan listrik hingga ke pelosok," kata Sarmuji.
Menteri BUMN Erick Thohir berharap PMN dapat memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. "Kami harap PMN ini dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kebijakan yang menjaga perkembangan secara menyeluruh," ujar Erick Thohir di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/07/2024).
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan komitmen PLN bersama Pemerintah untuk menyediakan listrik hingga ke seluruh pelosok Indonesia, termasuk wilayah 3T. "Listrik merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Bersama Pemerintah, kami akan terus mempercepat pemerataan listrik hingga wilayah 3T, sesuai dengan sila ke-5 Pancasila, guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia," jelas Darmawan.
Darmawan juga mengungkapkan bahwa PLN bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyusun roadmap program Listrik Desa (Lisdes) untuk mencapai Rasio Desa Berlistrik 100%. Untuk mendukung target ini, PLN mengajukan alokasi PMN 2025 guna melistriki 85 ribu pelanggan di 1.092 desa.
 |
| Perjuangan petugas PLN dalam memobilisasi jaringan listrik untuk daerah terpencil di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. |
PLN menghadapi berbagai tantangan dalam menghadirkan listrik ke semua pelosok, seperti aksesibilitas, kondisi geografis yang sulit, dan keamanan. "Program Lisdes yang tersisa mencakup daerah-daerah yang sangat sulit dijangkau, berisiko tinggi, dan berada di wilayah 3T," tambah Darmawan.
Melalui transformasi digital, roadmap Lisdes kini terintegrasi dengan peta geospasial, membuat perencanaan dan eksekusi program lebih terukur dan tepat sasaran. "Kami juga berkomunikasi dengan Forkopimda di setiap daerah untuk mendapatkan dukungan, karena program listrik desa ini bukan hanya program PLN, tapi program negara," terang Darmawan.
Dalam periode 2015-2022, PLN telah menggunakan dana PMN sebesar 49,81 triliun rupiah untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan, melistriki 7.980 desa yang dinikmati oleh 1,37 juta orang di seluruh Indonesia. Hingga Mei 2024, Rasio Desa Berlistrik Nasional mencapai 99,87%. PLN terus berupaya menggunakan dana PMN secara optimal untuk mencapai target RDB 100%.
“PMN digunakan untuk pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di seluruh Nusantara, menuju keadilan sosial dan kemandirian energi. Hadirnya listrik di daerah akan menciptakan efek ganda melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja dan ekonomi sektor riil, sehingga mendorong pertumbuhan perekonomian daerah,” tutup Darmawan.(*)