- DPR RI meminta Perhutani dan PTPN I membantu penanaman sengon untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri plywood.
Surabaya, Suarajatim.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, M. Sarmuji meminta agar Perhutani dan PTPN I memanfaatkan lahan idle yang ada di Jawa Timur dengan tanaman kayu sengon sebagai bahan baku plywood (triplek) untuk memenuhi kebutuhan di sekitar provinsi.
“Sudah banyak pabrik triplek yang terpaksa mengurangi produksinya, bahkan menutup pabriknya, karena kurangnya bahan baku berupa kayu sengon. Keberadaan BUMN harusnya bermanfaat bagi bergeraknya ekonomi secara keseluruhan, termasuk geraknya industri triplek yang rangkaiannya banyak menyerap tenaga kerja,” kata Sarmuji saat menjawab pers, Senin (6/5/2024).
Sarmuji berjanji akan menyampaikan langsung keluhan industri plywood kepada direksi Perhutani dan PTPN I, mengingat strategisnya rangkaian ekonomi dari industri plywood. Semua lingkungan BUMN termasuk Perhutani dan PTPN I termasuk mitra kerja DPR RI Komisi VI.
“Selain banyak menyerap tenaga kerja, di tingkat hilir pasokan plywood sangat dibutuhkan untuk aktivitas konstruksi, properti, dan industri meubel yang rangkaian ekonominya panjang dan banyak menyerap tenaga kerja,” kata Sarmuji.
Akibat minimnya bahan baku kayu sengon, industri plywood di Jawa Timur selama dua tahun mengalami kontraksi hebat. Hal ini disampaikan oleh Fuad Abdullah, Ketua Forum Masyarakat Perkayuan (FMP) Jatim.
“Dulu banyak terbantu kayu sengon dari Perhutani. Tapi sejak Perhutani membuka usaha yang sama (diversifikasi) yakni juga pabrik plywood, pasokan sengon ke anggota kami menjadi sangat terbatas. Jadi selain kami bertarung di pasar plywood melawan Perhutani, kami juga sangat bergantung bahan baku dari Perhutani. Ini salah satu penyebab hancurnya industri triplek di Jatim,” kata Fuad yang juga merupakan pemiliki pabrik plywood di Pare, Kediri.
Menurut Fuad, lahan yang dimiliki Perhutani dan PTPN I masih sangat luas dan sangat strategis untuk ditanami sengon. “Terserah dengan skema dan pola apa, prinsipnya kami siap bekerjasama dengan kedua BUMN untuk pengembangan tanaman sengon sebagai bahan baku kami.”
Fuad berharap Pemerintah Provinsi Jatim bisa lebih memperhatikan nasib industri plywood, terutama terkait penyediaan bahan baku.
“Pemprov Jatim melalui Dinas Kehutanan bisa saja menggalakkan program tanaman sengon bagi lahan masyarakat, juga lahan milik desa. Tinggal bantuan bibit atau bantuan lain disiapkan,” katanya.
Di sisi lain, Fuad juga mengeluhkan soal datangnya petugas yang menanyakan persoalan sepele, terutama yang terkait dengan ijin lingkungan, surat ijin gangguan (HO) dan lainnya sehingga menghambat pekerjaan pengusahaan pabrik plywood yang notabene berskala kecil.
“Terus terang kami ini umumnya usaha skala kecil, sehingga berat menuruti apa mau mereka,” kata Fuad tanpa menyebutkan secara jelas siapa yang dimaksud petugas tersebut.
“Belum lagi tekanan beban pajak. Apalagi pajak masih akan dinaikkan. Siapa lagi yang akan bantu kami kalau bukan pemerintah. Kami mengusulkan keringanan pajak hingga 6% agar bisa tetap eksis,” tandas Fuad.