 |
| Ilustrasi pompa bensin. Foto oleh Engin Akyurt |
Jakarta, Suarajatim.com - Sebanyak 4 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) diketahui terlibat dalam kasus pengoplosan Pertamax dengan menggunakan Pertalite yang dicampur dengan pewarna. Informasi ini diungkapkan oleh Kombes Feby DP Hutagalung, Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Barekskrim Polri dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (28/3) di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).
Kombes Feby DP Hutagalung menyatakan, "Semua dari keempat SPBU yang diamankan memiliki kode 34 atau merupakan milik swasta." Dia juga menambahkan bahwa empat lokasi SPBU yang menjual bensin palsu tersebut berada di Kecamatan Karang Tengah dan Kecamatan Pinang Kota Tangerang, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, serta di Kawasan Cimanggis, Kota Depok.
Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah RHS (49) yang merupakan pengelola SPBU, AP (37) dan DM (41) sebagai manajer SPBU, serta dua pengawas SPBU berinisial RY (24) dan AH (26).
"Setiap tersangka mulai melakukan aksinya pada waktu yang berbeda-beda," jelas Kombes Feby DP Hutagalung. RHS, misalnya, telah beroperasi sejak Juni 2022 di wilayah Tangerang, sementara DN mulai melakukan tindakan serupa sejak Januari 2023 di Kebon Jeruk.
Sebanyak 29.046 liter bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang diduga palsu karena dicampur dengan zat lain berhasil disita sebagai barang bukti. Rincian jumlah penyitaan tersebut adalah sebagai berikut:
- Di Tangerang, SPBU dengan kode 34.151.42 yang terletak di Jalan HOS Cokroaminoto Karang Tengah, sebanyak 9.004 liter berhasil disita.
- Di SPBU 34.151.39 di Jalan KH Hasyim Ashari, Pinang, Kota Tangerang, sebanyak 3.700 liter BBM berhasil disita.
- Di Jakarta Barat, tepatnya di SPBU 34.115.09 di Jalan Arteri Kelapa Dua Raya, Kebon Jeruk, sebanyak 6.814 liter BBM disita.
- Terakhir, SPBU 34.169.24 di Jalan Raya Bogor Km 28,5 Cimanggis, Depok, berhasil disita sebanyak 9.528 liter BBM.
Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang untuk mengungkap seluruh jaringan dan motif di balik tindakan pengoplosan bahan bakar tersebut.