- Warga Bandung yang hendak membayar pajak ke Samsat Leuwipanjang akan menikmati fasilitas baru yang nyaman dan modern.
Bandung, Suarajatim.com – Samsat Digital Terminal Leuwipanjang menawarkan fasilitas baru. Pengunjung hanya tinggal menempelkan KTP di mesin-mesin yang tersedia untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Firman Santyabudi, dan Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik, dalam peresmian Samsat Digital di Terminal Leuwipanjang, Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (29/8/2023).
“Transformasi yang diterapkan di Samsat Digital Terminal Leuwipanjang adalah langkah baik dalam penyediaan layanan. Perubahan ini akan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan dan memastikan data yang akurat,” papar Rivan.
Selain memiliki teknologi mempuni, para wajib pajak juga disambut dengan fasilitas yang menambah kenyamanan dan kepraktisan. Contohnya lounge yang nyaman, dan drive-thru yang memudahkan dalam proses pelayanan, termasuk pemeriksaan fisik kendaraan secara efisien.
“Transformasi digital yang diterapkan oleh Samsat Digital Terminal Leuwipanjang diharapkan dapat menjadi contoh dan pendorong bagi seluruh Samsat di Indonesia. Adopsi teknologi dalam pengelolaan verifikasi pembayaran dapat membuka jalan bagi peningkatan layanan kesamsatan di seluruh Indonesia,” papar Rivan.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan bahwa Samsat Digital Terminal Leuwipanjang adalah bentuk komitmen Pemprov Jabar dalam memberikan pelayanan terbaik kepada warganya.
"Pelayanan publik terbaik adalah jika warga tidak perlu datang ke negara, tetapi negaranya yang mendatangi warga, itu yang terbaik," jelas Kang Emil.
Menurut Emil, Samsat Digital adalah salah satu cara Pemprov Jabar dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Sebab menurutnya, terjadi ketimpangan antara jumlah kendaraan yang memakai BBM bersubsidi dengan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak.
"Negara mensubsidi BBM dan supaya murah negara APBN keluar triliunan rupiah untuk 160 juta kendaraan yang beredar di jalan-jalan. Tapi yang bayar pajaknya hanya 50 juta. Jadi kita ini membiayai subsidi hidup orang yang tidak taat pajak. Oleh karena itu perlu adanya edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak," pungkas Emil.