Dirjen PPKL: Polusi Terbanyak Bukan Dari PLTU Tapi dari Transportasi, PLN Ajak Masyarakat Pakai Kendaraan Listrik

  • Dirjen PPKL mengungkapkan, bukan pembangkit listrik yang menjadi penyebab utama polusi, melainkan sektor tranportasi, untuk itu PLN dukung masyarakat beralih ke mobil listrik.

Jakarta, Suarajatim.com - Seiring ramainya masalah polusi udara di Indonesia terutama Jakarta, PT PLN (Persero) mengajak masyarakat beralih dari kendaraan bensin ke kendaraan listrik. 


Menurut Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup Sigit Reliantoro, sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar.


"Jadi kalau dari segi bahan bakar yang digunakan di DKI Jakarta itu bahan bakar itu adalah sumber emisi, itu adalah dari gas itu 51%, dari minyak itu 49%, dan dari batu bara 0,42%. Kalau dilihat dari sektor-sektornya maka transportasi itu 44%, industri 31%, industri energi manufaktur 10%, perumahan 14% dan komersial 1%," ungkap Sigit.


Polusi udara semakin parah karena adanya siklus udara kering yang terjadi dari timur setiap Bulan Juni-Agustus.


Berdasarkan data ISPU (Index Standar Pencemaran Udara) Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, ketika mobilitas masyarakat menurun saat PPKM pandemi Covid-19 tahun 2020 lalu, emisi partikulat (PM10) turun hingga 29,41 mg/Nm3. Lalu melonjak signifikan sebesar 155 persen atau mencapai angka 75 mg/Nm3 pada tahun 2022 dimana PPKM dilonggarkan.


Menurut Sigit, itulah bukti bahwa sektor transportasi lah yang menyumbang sebagian besar emisi di Jakarta. Sedangkan pembangkit-pembangkit listrik tetap beroperasi secara penuh pada periode itu.


"Peluang terbesar untuk memperbaiki kualitas (udara) adalah dengan memperbaiki sektor transportasi. Baru kemudian alat pengendali pencemaran dari industri," tambah Sigit.


Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam mengurangi emisi melalui penggunaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Dukungan tersebut disalurkan melalui pembangunan infrastruktur yang memadai di seluruh daerah untuk mendorong transformasi energi nasional.


“Sejalan dengan dengan pemberian insentif motor listrik dari pemerintah untuk pembelian motor baru dan konversi motor konvensional berbahan bakar minyak (BBM) menjadi listrik, PLN mendukung penuh program pemerintah dengan menyediakan infrastruktur memadai. Harapannya masyarakat tidak perlu ragu lagi untuk beralih ke kendaraan listrik,” kata Darmawan.

PLN juga menggelar layanan pemasangan home charging gratis dan juga diskon tarif listrik untuk pengisian daya di jam 22.00 sampai dengan 05.00. Infrastruktur pengisian daya umum juga tersedia.


“Saat ini PLN sudah mengoperasikan sebanyak lebih dari 600 SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) dan lebih dari 1.400 SPBKLU (Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum) juga lebih dari 9.000 SPLU (Stasiun Pengisian Listrik Umum) yang tersebar di Indonesia. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan kendaraan listrik di tanah air,” terang Darmawan.


Darmawan menjelaskan beralih ke kendaraan listrik menjadi pilihan strategis untuk mengurangi emisi. Dimana kendaraan berbahan bakar minyak menghasilkan 2,4 kg CO2e per 1 liter BBM, sedangkan emisi karbon dari 1,2 kWh listrik pada mobil listrik adalah 1,3 kg CO2e. Dengan kata lain, emisi terpangkas hingga 50 persen.


Perlu diketahui, sektor transportasi menjadi salah satu penghasil emisi yang besar di Indonesia. Pada tahun 2020 emisinya 280 juta ton CO2e. Jika tidak ada perubahan, diperkirakan pada tahun 2060 emisinya mencapai lebih dari 1 miliar ton CO2e per tahun.

LihatTutupKomentar