.jpg)
.jpg)
Jakarta, Suarajatim.com - PLN (Persero) siap mempercepat 522 proyek hijau melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) dengan kolaborasi investasi. Jumlah tersebut mengalami peningkatan signifikan dari 163 proyek hijau yang saat ini dijalankan oleh PLN secara mandiri untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.
Dalam pertemuan KTT G20 di Bali, Pemerintah telah sepakat dengan negara-negara anggota G20 untuk mendorong transisi energi di Indonesia melalui pemetaan proyek energi bersih yang akan didanai melalui skema JETP. Untuk itu, Pemerintah bersama PLN dan Sekretariat JETP sedang merancang skema teknis dan finansial yang sesuai guna mendukung ketahanan energi nasional.
"Dalam hal ini, kita sudah mencapai kesepakatan, sudah ada pernyataan bersama yang disetujui. Saya berharap hasil yang bisa dicapai adalah peningkatan megawatt hour dan pengurangan ton CO2. Itulah yang kami kejar di Kementerian ESDM sebagai hasil kesepakatan negara-negara G20 melalui pernyataan bersama untuk implementasi JETP. Itulah fokus diskusi kita hari ini," ungkap Dadan Kusdiana, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat membuka acara FGD JETP Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) - PLN di Jakarta pada tanggal 15 Juni.
Dadan menjelaskan bahwa rancangan teknis dan finansial yang sedang dirancang akan langsung mengarah pada pembangunan rantai pasok energi hijau di dalam negeri. Dengan demikian, bantuan finansial yang disediakan oleh JETP akan dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat industri hijau dan sumber daya manusia lokal.
"CIPP yang akan dihasilkan haruslah taktis dan dapat dijalankan, baik dari sisi proyek maupun kebijakan. Kita mendorong suplai energi hijau domestik, industri yang ada di dalam negeri, serta penyerapan tenaga kerja lokal," tambahnya.
Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan JETP bagi Indonesia dan dunia. Menurutnya, ekosistem energi hijau yang ada di Indonesia memiliki peran penting dalam sistem elektrifikasi yang ramah lingkungan, karena upaya dunia juga bergantung pada Indonesia.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menanggapi hal tersebut dengan menyatakan bahwa PLN telah mengidentifikasi empat skenario transisi energi di Indonesia dalam kerangka JETP dan telah melakukan analisis teknis bersama International Energy Agency serta analisis finansial bersama Asian Development Bank.
"PLN melakukan analisis teknis dan finansial untuk memastikan bahwa tujuan transisi energi dapat dicapai melalui perencanaan yang dapat dilaksanakan dan tetap menjaga kesehatan keuangan perusahaan," jelas Darmawan.
Dia menambahkan bahwa komitmen PLN dalam transisi energi sudah terwujud melalui pelaksanaan 163 proyek hijau di berbagai wilayah Indonesia dengan menggunakan berbagai sumber pendanaan. Total kapasitas semua proyek pengembangan energi baru terbarukan (EBT) tersebut mencapai 5,1 Gigawatt (GW) dengan target penyelesaian pada tahun 2030.
"Kami memiliki perencanaan yang baik dan membangun aliansi yang kuat untuk mengurangi emisi dan menjaga keuangan perusahaan tetap sehat. Kami ingin transisi energi ini berkelanjutan untuk meningkatkan industri nasional," kata Darmawan.
Lebih lanjut, Darmawan mengatakan bahwa saat ini PLN sedang mengkonsolidasikan semua program hijau yang belum mendapatkan pendanaan agar dapat dimasukkan dalam CIPP melalui skema JETP. Dalam hal ini, PLN telah menyiapkan 522 proyek energi hijau yang berpotensi mendapatkan pendanaan dari JETP dengan total kapasitas mencapai 15,1 GW hingga tahun 2030.
Edo Mahendra, Kepala Sekretariat JETP, menambahkan bahwa dalam KTT G20 telah disepakati tiga target utama dalam transisi energi di Indonesia, yaitu mengurangi emisi karbon di sektor ketenagalistrikan, meningkatkan energi baru dan terbarukan dalam energy mix, dan mencapai target NZE.
"Komitmen ini adalah komitmen bersama. Oleh karena itu, kita bisa memulai perencanaan dan proyek-proyeknya. Kami ingin mendapatkan masukan dari FGD ini, termasuk potensi proyek percontohan yang akan dihasilkan," ujarnya.
Edo menyebut bahwa JETP telah menyediakan dana bantuan sebesar 20 miliar dolar AS untuk mendukung komitmen tersebut. Namun, Edo menganggap bahwa dukungan dari pemerintah, terutama dalam hal kebijakan, sangat diperlukan.
"Kami membutuhkan dukungan pemerintah Indonesia dalam hal kebijakan. Koordinasi dan implementasi membutuhkan kerja sama dengan PLN dan lembaga lainnya. JETP akan berada di tengah untuk membantu kelancaran semua hal," ungkap Edo.