- Ketum Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), KH Chriswanto Santoso, mengakui demokrasi belum membawa peningkatan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Namun, hal ini masih bisa diperbaiki bila rakyat memilih pemimpin berdasarkan kualitas bukan popularitas.
Jakarta, Suarajatim.com - Dua puluh lima tahun lalu, tepatnya 18 Mei 1998, sebanyak 15.000 mahasiswa menduduki gedung DPR. Tiga hari berselang, yakni 21 Mei, Presiden Suharto mengumumkan pengundurandirinya setelah 32 tahun berkuasa. B.J. Habibie didapuk menggantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia.
“Kami sebagai ormas merasakan benar, Reformasi 1998 membawa perubahan dalam hal kebebasan berpendapat dan berserikat,” kata Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso. Menurutnya, kebebasan tersebut memberi ruang bagi ormas-ormas untuk berkontribusi lebih maksimal dalam pembangunan nasional.
KH Chriswanto yang juga mantan politisi Golkar Jawa Timur, mengatakan bahwa Reformasi membuat ormas lebih leluasa menangkap aspirasi warga dan mencari solusi dengan pemerintah.
"Kami memiliki kapasitas dalam menyikapi masalah di akar rumput, tapi memerlukan otoritas yakni pemerintah dan lembaga-lembaga pengambil kebijakan,” imbuh KH Chriswanto.
Namun di saat bersamaan ia pun mengakui bahwa Reformasi melahirkan demokrasi liberal yang memungkinkan elit politik atau pemilik modal mengatur negeri ini.
“Inilah yang kemudian membuat musyawarah mufakat khas Indonesia menjauh dari esensinya. Berganti dengan lobi-lobi yang sifatnya transaksional. Belum lagi politik uang yang selalu hadir pada setiap pemilu,” keluh KH Chriswanto.
Menurutnya, politik uang tak ubahnya korupsi elektoral yang imbasnya panjang. Seperti terganggunya proses pembangunan. Selain itu, terjadi juga kemiskinan struktural, yang menyebabkan kemunduran kualitas sumberdaya manusia hingga ketidakmampuan mengelola sumberdaya alam.
KH Chriswanto juga mengingatkan, kemiskinan akan menyebabkan masyarakat akar rumput merasa patah hati dengan demokrasi, yang dulu menjadi angin segar pada 1998. Ia pun menyinggung keterlibatan para pemodal dalam kekuasaan, yang mengakibatkan pelaksana negara tunduk pada pihak swasta
"Inilah yang memicu lahirnya shadow state, di mana pemodal bertransaksi dengan elit politik untuk mengatur kebijakan,” tuturnya.
Padahal, kebijakan propemodal belum tentu menguntungkan masyarakat, inilah yang kemudian menjadi keprihatinan civil society.
“Mimpi tentang demokrasi yang meningkatkan kesejahteraan menjadi pupus, jadi kita tidak bisa menyalahkan kalau ada sebagian masyarakat yang merindakukan masa lalu,” tuturnya prihatin.
Ia mengingatkan bahwa demokrasi menuntut akuntabilitas dan transparansi, karena semangatnya adalah kekuasaan di tangan rakyat yang dijalankan oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka, pada dasarnya penguasa bekerja untuk rakyat dalam demokrasi yang kita sepakati ini.
“Jadi apapun kebijakan yang diambil, haruslah selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kita punya panduan Pembukaan UUD 1945, di sanalah titik yang kita tuju,” imbuhnya.
Untuk itu, LDII mengajak masyarakat memeriahkan pesta demokrasi. Meskipun demokrasi belum menunjukkan peningkatan kesejahteraan, namun masyarakat harus meyakini konsensus bentuk pemerintahan yang lahir pada Reformasi 1998.
“Demokrasi ini bisa kita perbaiki dengan memilih para pemimpin yang memiliki kualitas, integritas, dan elektabilitas, bukan popularitas,” pesan KH Chriswanto.
Ia menegaskan bahwa popularitas bisa dibangun dengan banyak hal, apalagi di era media sosial seperti saat ini, dimana seseorang bisa populer atau viral dalam beberapa hari saja.
“Namun elektabilitas adalah persoalan amanah dan kejujuran serta integritas. Pemimpin atau wakil rakyat seperti itulah yang rakyat kehendaki, sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi kita,” tutup KH Chriswanto.