Bocor Terus! Kini 1,3 Miliar Data SIM Card Warga Indonesia Dijual di Pasar Gelap

 Suarajatim.com - Lagi-lagi, untuk kesekian kalinya kabar kebocoran data penduduk Indonesia di forum pasar gelap kembali mencuat. Kali ini ditemukan penjualan miliaran data pendaftar kartu SIM di forum online “Breached Forums”.

Dugaan kebocoran muncul setelah unggahan anggota forum dengan nama akun 'Bjorka' mengklaim memiliki data 1.304.401.300 nomer ponsel pengguna Indonesia pada Rabu (31/8/2022).

Ia juga turut menyebutkan bahwa nomer ponsel tersebut diperoleh berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang mewajibkan penduduk Indonesia melakukan registrasi kartu SIM prabayar sejak Oktober 2017 hingga saat ini.

Tak hanya nomer telepon, data yang bocor tersebut juga meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama penyedia atau provider, hingga tanggal pendaftaran.

Ia menjual data sensitif sebesar 87 GB itu dengan harga 50.000 dollar AS atau setara sekitar Rp 743 juta, dengan transaksi dalam bentuk ethereum atau bitcoin.

Dikutip dati Kompas.com, Afif Hidayatullah, peneliti keamanan dan pemburu celah keamanan internet, melakukan cek acak pada data sumber yang bisa diunduh secara bebas ketika mengunjungi lapak dari forum tersebut. Hasilnya, NIK dan nomor ponsel yang ada dalam data itu cocok atau valid.

"Saya sudah melakukan random test dengan sumber testing yang ada di public, dan saya memastikan bahwa NIK dan nomor HP yang tersebar itu benar," kata Afif.

Sebagaimana diketahui, dalam proses pendaftaran SIM Prabayar, masyarakat memang diwajibkan mengisi NIK dan nomor kartu keluarga (KK). Kebocoran data-data ini tentu berbahaya, karena beresiko disalahgunakan untuk mengeksploitasi pemilik nomor.

Terkait dengan berita ini, Kominfo menyatakan telah melakukan penelusuran internal. Dari penelusuran tersebut, Kominfo mengaku tidak memiliki aplikasi untuk menampung data registrasi prabayar ataupun pascabayar.

"Berdasarkan pengamatan atas penggalan data yang disebarkan oleh akun Bjorka, dapat disimpulkan, data tersebut bukan berasal dari Kementerian Kominfo," tulis Kominfo, dalam keterangan resminya.

Kominfo juga menjelaskan bahwa saat ini masih dilakukan penelusuran lebih lanjut mencakup sumber data dan hal-hal lain yang mungkin berkaitan dengan dugaan kebocoran data tersebut.

Di sisi lain, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh juga membantah jika ada dugaan yang mengatakan kebocoran data 1,3 miliar nomor HP masyarakat Indonesia tersebut berasal dari servernya.

"Terlihat dari struktur datanya, berbeda dengan struktur database yang dimiliki Dukcapil," kata Zudan.

Sejumlah komentar miring dari warganet membanjiri akun Instagram milik Kominfo. Mereka mengeluhkan kebocoran data yang terjadi berkali-kali, mengingat belum lama ini kejadian yang sama menimpa Indihome dan PLN.