Suarajatim.com - Dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (FH UMSurabaya) turut serta dalam Seminar Nasional Kewarganegaraan #3 dan Call for Papers. Acara ini diadakan secara daring oleh Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan (Prodi PPKn UAD) Yogyakarta, Rabu (22/12/2021).
“Kami ikut acara ini untuk meningkatkan kegiatan publikasi sebagai salah satu bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi,” ujar Anang Dony Irawan, dosen FH UMSurabaya yang mengikuti acara tersebut.
Menurut Anang, banyak hal yang didapat dari mengikuti kegiatan berbagi ilmu secara virtual tersebut. Salah satunya menambah pengetahuan dan pengalaman dari materi yang disampaikan oleh para narasumber dan peserta.
“Khususnya tentang kondisi kekinian yang berkaitan dengan persoalan kewarganegaraan,” imbuh dosen yang mengikuti acara tersebut bersama salah satu mahasiswanya, Meiliana Nurcahyani.
Anang menjelaskan, pihaknya juga mengirim dua makalah dalam kegiatan Call for Papers. Makalah ini merupakan hasil kolaborasi antara dosen dan mahasiswa.
Karya tulis tersebut berjudul Pengembangan Civic Intelligence Sejak Dini di Sekolah Dasar Melalui Pembelajaran Kewarganegaraan yang Nyata dan Etika Bermedia Sosial sebagai Bentuk Pengembangan Kecerdasan Kewargaan untuk Membentuk Keadaban Publik.
“Call for Papers itu presentasi hasil makalah yang telah disusun. Kami mempresentasikan itu secara daring dan bergantian,” jelasnya.
Meiliana menambahkan, Call for Papers diikuti 68 peserta yang berasal dari beberapa perguruan tinggi se-Indonesia. Tetapi juga ada dari instansi pemerintah, seperti Balitbangkumham Kementerian Hukum dan HAM. Para peserta dibagi dalam empat room yang masing-masing room diisi sekitar 18 peserta.
“Materi yang disampaikan oleh para peserta berbagai perspektif tentang kewarganegaraan,” kata Meiliana.
Sementara itu, Ketua Program Studi PPKn UAD Yogyakarta, Dikdik Baehaqi Arif, menjelaskan, seminar nasional kewargaanegaraan #3 dan Call for paper2 ini mengangkat tema ”Pengembangan Kecerdasan Kewargaan (Civic Intelligent Quotient) untuk Membentuk Keadaban Publik : Kajian Multiperspektif”.
”Salah satu simpul terlemah dari proses pendidikan dan pembangunan selama ini adalah kecerdasan kewargaan,” ucap Dikdik.
Karena itu, kata Dikdik, tidak heran banyak warga negara yang memiliki kecerdasan secara personal, tetapi gagal mewujudkannya menjadi kecerdasan dalam wilayah publik. Ia hanyut pada arus keburukan ketika terjun pada dunia publik.
“Inilah yang disebut krisis kedirian publik sebagai cermin kelelahan dunia pendidikan dan pembudayaan dalam mengembangkan kecerdasan kewargaan,” sambung Dikdik. HK