Selasa, 20 Maret 2018
“Jangan asal kritik. Saya tahu track record-mu, kok. Background saya spion juga. Kalau kau merasa paling bersih kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok. Sudahlah, diam sajalah. Jangan main-main, kalau main-main kami bisa cari dosamu, memang kamu siapa?" kata Luhut sebagaimana dikutip di banyak media.
Konteks ucapan Luhut ini terjadi saat ia jadi pembicara di sebuah seminar nasional yang berjudul "Kebijakan dan Koordinasi Bidang Maritim untuk Kesejahteraan Nelayan" di kantor BPK, Senin (19/3). Ia awalnya menyampaikan bahwa pemerintah terbuka dengan kritik dan masukan yang membangun, setelah sempat memaparkan soal bidang kemaritiman.
Luhut memang tak menyebut siapa politikus senior yang ia maksud, tapi pernyataan ini kemudian direspons oleh pihak Partai Amanat Nasional (PAN). PAN merasa pernyataan Luhut tertuju kepada Amien Rais, Ketua Majelis Kehormatan PAN.
Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan menyebut Luhut bersikap berlebihan dan terlalu membawa perasaan dalam menanggapi kritik dari Amien.
“Enggak usah kemudian saling mengancam,” kata Taufik di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/3).
Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner Emrus Sihombing mengatakan pernyataan Luhut soal "dosa" harus bisa dibuktikan. Menurut Emrus bila Luhut memang mengetahui ada kesalahan tokoh senior, maka Luhut wajib melaporkan dugaan itu ke penegak hukum.
Emrus menegaskan penentuan seseorang pada posisi salah atau benar adalah menjadi kewenangan aparat penegak hukum. “Kita dorong Luhut mengajukan itu ke proses hukum supaya jelas nanti hakim yang memutuskan. Tak satu pun di negeri ini punya hak menentukan orang bersalah atau tidak, kecuali hakim," kata Emrus.
Peraih gelar doktor dari Universitas Padjadjaran ini menyebut sikap Luhut bakal membuka "dosa" orang yang mengkritik pemerintah sebagai cermin ketidakmatangan Luhut dalam berkomunikasi. Ia menyarankan Luhut menarik perkataan bila tak mampu membuktikan kesalahan orang yang ia maksud.
“Kalau seseorang memberi kritik tidak disertai data, bukti, dan argumentasi memadai, seharusnya ia [Luhut] meminta orang itu mengemukakan sebagai landasan kritik, sehingga bisa terjadi debat publik yang menarik dan produktif,” ujar Emrus.
Pendapat serupa disampaikan pakar komunikasi politik dari UGM Kuskridho Ambardhi. Pria yang akrab disapa Dodi ini mengatakan sindiran Luhut merupakan gejala umum dari turunnya adab berkomunikasi di ruang publik.
Menurut Dodi, banyak pejabat negara atau tokoh masyarakat yang kerap melakukan labeling dan memberi pernyataan tanpa data. Kebiasaan ini harus diubah oleh mereka yang menjadi pejabat negara atau tokoh publik lainnya.
“Kita tak mengembangkan dan memelihara tradisi berbicara bertolak dari fakta. [Politikus harus jaga adab] karena mereka yang menguasai panggung publik, dan menjadi selebritas yang dilihat serta menjadi benchmark orang biasa untuk dijadikan perbandingan,” kata Dodi.//cw