Selasa, 09 Januari 2018
Pilihan RK untuk bergandeng dengan Uu ini dianggap sebagai pilihan terakhir setelah wali kota Bandung ini sempat melejit di atas angin dalam beberapa polling namun hingga ditolak oleh beberapa partai besar di Jawa Barat.
"Dalam kasus Jabar, tokoh yang merajai polling itu (Ridwan Kamil) ternyata tidak langsung laku. Dan yang agak tragis adalah RK relatif paling awal melakukan marketing politik untuk pilgub Jabar, ketika yang lain belum ke sana. Tapi hasil anjangsana RK hanya dapat usungan dari partai menengah," kata Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor.
Hal ini, menurut Firman, menunjukkan di Jawa Barat memang partai-partai yang besar atau levelnya menengah atas tidak serta-merta 'membeli' apa yang ditawarkan RK sejak awal.
Apakah fenomena ini menunjukkan parpol sekarang lebih selektif dan mendahulukan kadernya, seperti yang terjadi di Gerindra, Golkar, PDIP dan PKS. Itu masih bisa diperdebatkan, tapi perjalanan RK di Jabar ini menurutnya, sangat menarik.
"Yang jelas ini memperlihatkan, tokoh yang merajai polling itu tidak serta merta mudah diterima oleh parpol dan tokoh parpol," ujar Firman.
Di sisi lain juga nampak ada rasa percaya yang terlalu tinggi oleh parpol-parpol untuk memanfaatkan mesin partai, simpatisan dan juga relawan untuk berjuang menjual tokoh yang memang tidak terlalu dikenal di mata poblik di wilayah itu.
Efeknya, kata dia, ada pada RK. Ternyata ia tidak cukup kuat meyakinkan parpol lain yang sempat mendukungnya. Siapa yang dipilih menjadi pilihan utama untuk calon wakil gubernur. Akhirnya yang bermain di situ adalah proporsi suara di wilayah Jabar. Dan kalau di Jabar, tentu saja setelah PDIP, PPP-lah yang dianggap memiliki banyak kursi sesuai urut kacangnya.
Sebelumnya RK sempat mendapatkan jalan untuk menumpang gerbong dari PDI P dengan mengembalikan formulir ke PDI Perjuangan. Namun, usaha itu gagal setelah PDI P secara resmi mengusung TB. Hasanuddin-Anton Charliyan di Pilgub Jabar.//cst